Standar Pelayanan

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004….
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik

2.

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa (formulir F.1-07)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. KTP yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan)
4. KTP asli
5. KTP yang rusak (untuk pergantian)
6. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian (untuk penggantian KTP yang hilang)
7. Akta Nikah bagi yang berusia dibawah 17 tahun
8. Surat keterangan nikah
9. Pas photo warna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menunggu proses verifikasi terhadap berkas permohonan
3. Jika berkas dinyatakan lengkap pemohon menerima dan menandatangani KTP

4.

Jangka waktu penyelesaian

1 jam

5.

Biaya, tarif dan rinciannya

Tidak ada biaya/gratis

6.

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk

7

Pengelolaan Pengaduan

Kotak saran

Email

No. HP petugas

Pos pelayanan informasi dan penanganan pengaduan

8.

Budaya Pelayanan

1. Senyum
2. Sapa
3. Salam

9.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

Tersedia smoking area

Tersedia loket/jalur khusus untuk lansia (60 tahun keatas)

Tersedia petugas khusus bagi berkebutuhan khusus

Pojok menyusui bagi ibu-ibu menyusui

1.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

2.

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa (formulir F.1-06)
2. Kartu Keluarga yang lama
3. Akta Perkawinan/Perceraian, Buku Nikah/Surat Keterangan Nikah dari Desa mengetahui KUA
4. Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Ganti Nama (bagi yang sudah ganti nama)
6. Paspor
7. Surat Keterangan Izin Tinggal Tetap (KITAP)
8. Surat Keterangan dari Kepolisian
9. Surat Keterangan Lapor dari Desa

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas meregister dan memverifikasi permohonan
3. Pengetikan oleh petugas/operator
4. Paraf oleh Camat/Sekcam/Kasi
5. KK diantar oleh peugas kecamatan ke Dinas Dukcapil
6. Paraf oleh Kasi di Dinas Dukcapil
7. Paraf oleh Kabid di Dinas Dukcapil
8. Paraf oleh Sekretaris di Dinas Dukcapil
9. KK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil
10. KK diambil oleh petugas ke Dinas Dukcapil
11. KK diterima oleh Pemohon

4.

Jangka waktu penyelesaian

5 hari kerja

5.

Biaya, tarif dan rinciannya

Tidak ada biaya/gratis

6.

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk Manual

7.

Budaya Pelayanan

1. Senyum
2. Sapa
3. Salam
4. Ramah

8.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

1.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M,PAN/2/2004 TENTANG Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Instansi Pemerintah

2. PP Republik Indonesia N0 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

4. Perbup Lombok Barat No. 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah daerah

5. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

2.

Persyaratan

1. Surat permohonan

2. Foto copy KTP

3. Foto copy Sertifikat

4. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga

5. Denah Lokasi

6. Foto copy Lunas PBB terakhir

7. Surat Rekomendasi dari Desa

8. Rencana Anggaran Biaya ( RAB )

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran

2. Pemohon mengkonvermasi pertanyaan petugas sehubungan dengan kelengkapan berkas pemohon

3. Pemohonan mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohan.

4. Pemohon mendapatkan jadwal survey ke lokasi.

5. Pemohon mendampingi petugas survey dan pengukuran di lokasi.

6. Pemohan mendapatkan informasi penyelesaian proses IMB sehingga pemohon dapat mengambil produk IMB

7. Pemohon membanyar administrasi sesui ketentuan yang berlaku

8. Pemohon mengambil Produk IMB di loket.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

1 s/d 2 hari

5.

Biaya, Tarif dan Rinciannya

Untuk Paten belum ada dasar pungutan

6.

Produk Pelayanan

1. Produk IMB untuk 2,5 are ke bawah

2. Rekomendasi untuk 2,5 are ke atas

7.

Pengelolaan Pengaduan

1. Kotak saran

2. E-Mail

3. Nomor Hp Petugas

4. Nomor Hp. Camat

8.

Budaya Pelayanan

1. Senyum

2. Sapa

3. Salam

9.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

Belum ada hanya di berikan prioritas untuk hal-hal tertentu

1.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M,PAN/2/2004 TENTANG Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Instansi Pemerintah

2. PP Republik Indonesia N0 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

4. Perbup Lombok Barat No. 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah daerah

5. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

2.

Persyaratan

1. Surat permohonan

2. Foto copy KTP

3. Surat keterangansewa/kontrak/Sertifikat

4. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga

5. Denah Lokasi

6. Foto copy Lunas PBB terakhir

7. Surat keterangan usaha dari Desa

8. NPWP

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran

2. Pemohon mengkonvermasi pertanyaan petugas sehubungan dengan kelengkapan berkas pemohon

3. Pemohonan mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohan.

4. Pemohon mendapatkan jadwal survey ke lokasi.

5. Pemohon mendampingi petugas survey dan pengukuran di lokasi.

6. Pemohan mendapatkan informasi penyelesaian proses SIUP sehingga pemohon dapat mengambil produk SIUP

7. Pemohon membanyar administrasi sesui ketentuan yang berlaku

8. Pemohon mengambil Produk SIUP di loket.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

1. Rekomendasi 1 hari

2. Produk akhir 2 hari

5.

Biaya, Tarif dan Rinciannya

Untuk Paten belum ada dasar pungutan

6.

Produk Pelayanan

1. Produk SIUP untuk 50 juta are ke bawah

2. Rekomendasi untuk 50 juta ke atas

7.

Pengelolaan Pengaduan

1. Kotak saran

2. E-Mail

3. Nomor Hp Petugas

4. Nomor Hp. Camat

8.

Budaya Pelayanan

1. Senyum

2. Sapa

3. Salam

9.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

Belum ada hanya di berikan prioritas untuk hal-hal tertentu

1.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M,PAN/2/2004 TENTANG Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Instansi Pemerintah

2. PP Republik Indonesia N0 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

4. Perbup Lombok Barat No. 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah daerah

5. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

2.

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran

2. Pemohon mengkonvermasi pertanyaan petugas sehubungan dengan kelengkapan berkas pemohon

3. Pemohonan mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohan.

4. Pemohon mendapatkan jadwal survey ke lokasi.

5. Pemohon mendampingi petugas survey

6. Pemohan mendapatkan informasi penyelesaian proses TDP sehingga pemohon dapat mengambil produk TDP

7. Pemohon membanyar administrasi sesui ketentuan yang berlaku

8. Pemohon mengambil Produk TDP di loket.

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran

2. Petugas meneliti kelengkapan berkas pemohon dan menyerahkan hasilnya ke petugas survey.

3. Petugas survey melakukan survey ke lokasi.

4. Petugas meregistrasi TDP

5. Petugas memberikan kelengkapan berkas dan TDP kepada Kepala Seksi.

6. Kepala seksi mmeneliti berkas permohonan

7. Petugas memberikan kelengkapan berkas dan TDP kepada camat untuk ditandatangani.

8. Petugas menggandakan TDP yang sudah disahkan oleh camat dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran.

9. Pemohon mengambil TDP ke Loket pendaftaran

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

1. Rekomendasi 1 hari

2. Produk akhir 2 hari

5.

Biaya, Tarif dan Rinciannya

Untuk Paten belum ada dasar pungutan

6.

Produk Pelayanan

1. Produk TDP untuk 50 juta are ke bawah

2. Rekomendasi untuk 50 juta ke atas

7.

Pengelolaan Pengaduan

1. Kotak saran

2. E-Mail

3. Nomor Hp Petugas

4. Nomor Hp. Camat

7.

Budaya Pelayanan

1. Senyum

2. Sapa

3. Salam

8.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

Belum ada hanya di berikan prioritas untuk hal-hal tertentu

1.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M,PAN/2/2004 TENTANG Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Instansi Pemerintah

2. PP Republik Indonesia N0 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

4. Perbup Lombok Barat No. 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah daerah

5. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

2.

Persyaratan

1. Surat permohonan

2. Foto copy KTP

3. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Banguna (IMB)

4. Foto Copy Sertifikat

5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga

6. Foto Copy TDP Pusat bagi perusahaan yang membuka cabang

7. Denag Lokasi

8. Surat Rekomendasi dari Desa

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran

2. Pemohon mengkonvermasi pertanyaan petugas sehubungan dengan kelengkapan berkas pemohon

3. Pemohonan mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohan.

4. Pemohon mendapatkan jadwal survey ke lokasi.

5. Pemohon mendampingi petugas survey dan pengukuran di lokasi.

6. Pemohan mendapatkan informasi penyelesaian proses HO sehingga pemohon dapat mengambil produk HO

7. Pemohon membanyar administrasi sesui ketentuan yang berlaku

8. Pemohon mengambil Produk HO di loket.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

1. Rekomendasi 1 hari

2. Produk akhir 2 hari

5.

Biaya, Tarif dan Rinciannya

Untuk Paten belum ada dasar pungutan

6.

Produk Pelayanan

1. Produk HO untuk skala Kecamatan

2. Rekomendasi untuk diatas akala kecamatan

7.

Pengelolaan Pengaduan

1. Kotak saran

2. E-Mail

3. Nomor Hp Petugas

4. Nomor Hp. Camat

8.

Budaya Pelayanan

1. Senyum

2. Sapa

3. Salam

9.

Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus

Belum ada hanya di berikan prioritas untuk hal-hal tertentu